Tulisan Softskill

Tulisan ke-3 untuk Bulan Mei

Judul : Ekonomi Syariah

Tema : Mengenal Konsep Ekonomi Syariah

1. Masalah Perekonomian Dunia

Beberapa masalah perekonomian dunia yaitu :

·         Kesenjangan ekonomi yang sangat besar

·         Krisis keuangan semakin lama semakin bertambah jika sistemnya tidak di taati dengan benar, jika krisis keuangan memperpanjang maka siklus yang terjadi semakin cepat.

·         Instabilitas financial market

2. Masalah Perekonomian Bangsa

·         kemiskinan dan kualitas sumber daya manusia

·         distribusi pendapatan dan kesenjangan ekonomi

·         kondisi infrakstuktur

·         korupsi » sudah seharusnya KKN di Indonesia harus benar-benar diberantaskan atau di basmi supaya tidak semakin merugikan rakyat indonesia dan berharap mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pandangan Hidup

Pandangan hidup menurut ilmu ekonomi :

·         Tidak ada satu pun cabang ilmu yang netral

·         Ekonomi sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianutnya

·         Memahami sistem nilai yang berarti perlu memahami konsep ”pandangan hidup”

Komponen pandangan hidup

·         Konsep tentang tuhan

·         Konsep tentang agama

·         Konsep manusia

·         Konsep tentang alam

·         Konsep tentang pengetahuan

·         Konsep tentang tujuan hidup

4. Perkembangan Ekonomi Syariah

Ada 3 tahap perkembangan ekonomi syariah, yaitu :

1.   Tahap I (600-1500 M) → periode klasik ekonomi syariah

·         Pondisi dasar ekonomi syariah adalah turunnya Al Quran dan Hadist Nabi

·         Tidak mengklaim sebagai ilmu ekonomi islam, yang awal mulanya muncul pada abad 19

·         Perkembangan teori klasik ekonomi syariah melalui karya para ulama, misalnya Al-Ghazali

2.   Tahap II (1500-1950 M) → periode stagnasi

·         Hampir tidak ada perkembangan keilmuan dari tahap I

·         Kontribusi signifikan pada tahap ini adalah adanya konsep asuransi syariah dan wakaf tunai yang dibahas oleh Ibn Abidin pada tahun 1784-1836

·         Wakaf tunai berkembang pada periode turki usmani

3.    Tahap III (1950-sekarang) → periode kebangkitan kembali

·         Kebangkitan kembali ilmu ekonomi syariah

·         Pendiri IDB tahun 1974

·         Konferensi internasional tentang pembangunan ilmu ekonomi syariah tahun 1976 di Mekkah

·         Lahirlah IIU Islam abad (1980) dan IIU Malaysia (1983). Awal mulanya IIU akan di Indonesia, tetapi tidak jadi.

Tugas Perekonomian Indonesia BAB 6 (APBN)

A.    Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan Undang-undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi APBN : Fungsi otorisasi, Fungsi perencanaan, Fungsi pengawasan, Fungsi alokasi, Fungsi distribusi, Fungsi stabilisasi

Sumber Penerimaan APBN

1. Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai.
5. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi :

1. Penerimaan dari sumber daya alam.
2. Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Penerimaan bukan pajak lainnya.

Struktur APBN

1.   Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi :
·         Belanja Pegawai
·         Belanja Barang
·         Belanja Modal

2.   Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Pemerintah Daerah meliputi :
·         Dana Bagi Hasil
·         Dana Alokasi Umum
·         Dana Alokasi Khusus

Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu :
·  Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
·         Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
·  Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah :
·         Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.
·         Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
·         Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas :
·         Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
·         Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
·         Penajaman prioritas pembangunan
·         Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara


B. Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

Secara garis besar APBN terdiri dari pospos seperti dibawah ini :
a.     Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan
penerimaan pembangunan
b. Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

C. Proses Penyusunan Anggaran

Angaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama satu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran adalah adalah proses untuk mempersiapkan anggaran.

Tujuan Anggaran Sektor Publik :

1.     Anggaran Sebagai Alat Bagi Pemerintah Untuk Mengarahkan  

        Pembangunan Sosial Ekonomi.
2.     Anggaran Diperlukan Karena Adanya Kebutuhan Dan Keinginan 
        Masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang.
3.     Anggaran Diperlukan Sebagai Alat Untuk Menunjukkan Pertanggung 
        Jawaban Pemerintah Terhadap Rakyat.

Jenis Anggaran Sektor Publik :

1.   Anggaran Operasional: Anggaran Untuk Memenuhi Bebutuhan 
      Sehari-Hari  dalam Menjalankan Pemerintahan.
2.  Anggaran Modal: Menunjukkan Rencana Jangka Panjang.


D.   Perkiraan Penerimaan Negara

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Adalah Rencana Keuangan T Tahunan Pemerintahan Negara Indonesia Yang Disetujui Oleh Dewan Perwakilan   

Rakyat.

   
E.  Perkiraan Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan maupun kegiatan-kegiatan pada suatu negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
1.      Pengeluaran Rutin
2.      Pengeluaran Pembangunan

Jenis – jenis pengeluaran negara menurut sifatnya meliputi :

1. Pengeluaran Invetasi

Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang.

2. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja 

Pengeluaran untuk menciptakan  lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian Masyarakat.

3. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat
Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung kerhadap kesejahteraan Masyarakat.

4. Pengeluaran Penghematan Masa Depan
Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang.

5.  Pengeluran Yang Tidak Produktif
     Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada
     masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah.

F.  Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara
                                                                                                           
     1.  Produk Domestik Bruto

         PDB Diartikan Sebagai Nilai Keseluruhan Semua Barang Dan Jasa Yang Diproduksi Di Dalam Wilayah Tersebut Dalam Jangka Waktu Tertentu (Biasanya Per Tahun).
Rumus Umum Untuk PDB Dengan Pendekatan Pengeluaran Adalah:
PDB = Konsumsi + Investasi + Pengeluaran Pemerintah + Ekspor – Impor


Sementara Pendekatan Pendapatan Menghitung Pendapatan Yang Diterima Faktor Produksi :
PDB = Sewa + Upah + Bunga + Laba

      2. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Merupakan Data Statistik Yang Merangkum Perolehan Nilai Tambah Dari Seluruh Kegiatan Ekonomi Di Suatu Wilayah Pada Satu Periode Tertentu.

PDRB Dapat Didefinisikan Berdasarkan Tiga Pendekatan Yaitu :

A. Pendekatan Produksi (Production Approach)

PDRB Adalah Jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) Yang Tercipta Sebagai Hasil Proses Produksi Barang Dan Jasa Yang Dilakukan Oleh Berbagai Unit Produksi Dalam Suatu Wilayah/Region Pada Suatu Jangka Waktu Tertentu, Biasanya Setahun.

B. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

PDRB Adalah Jumlah Balas Jasa Yang Diterima Oleh Faktor Faktor Produksi Yang Ikut Di Dalam Proses Produksi Di Suatu Wilayah/Region Pada Jangka Waktu Tertentu (Biasanya Setahun).

C. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach)

PDRB Adalah Jumlah Semua Pengeluaran Untuk Konsumsi Rumah Tangga Dan Lembaga Swasta Yang Tidak Mencari Untung, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, Perubahan Inventori, Dan Ekspor Neto Di Suatu Wilayah/Region Pada Suatu Periode (Biasanya Setahun).

     3. Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional Adalah Jumlah Pendapatan Yang Diterima Oleh Seluruh Rumah Tangga Keluarga (RTK) Di Suatu Negara Dari Penyerahan Faktor-Faktor Produksi Dalam Satu Periode, Biasanya Selama Satu Tahun.