TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA (Bentuk-bentuk Kebijakan Pemerintah)

TUGAS

PEREKONOMIAN INDONESIA

(Soft Skill)

NAMA      :   INTAN  RISMAR  MASYITOH

KELAS   :   1EB21

NPM            :   23212754

FAKULTAS  EKONOMI  / AKUNTANSI

2013

BAB 8

BENTUK-BENTUK  KEBIJAKAN  PEMERINTAH

Berbagai Bentuk Kebijakan Pemerintah Dalam Membangun Indonesia

Jika kita berbicara tentang perekonomian Indonesia, yang akan terpikir di benak kita adalah tentang kondisi dan keadaan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang makmur.

Pemerintah mengucurkan dana tunai yang diterima oleh masyarakat melalui aparatur pemerintahan yang sebelumnya telah melakukan survey terkait penduduk mana saja yang berhak menerima dana tersebut. Kebijakan ini dilakukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat kecil dan menengah untuk meningkatkan taraf hidup mereka, mengingat masih banyaknya penduduk yang dikategorikan miskin di Indonesia.

Penyebab kemiskinan di Indonesia sangat beragam, dimulai dari pendidikan yang rendah, etos kerja yang kurang, hingga budaya konsumerisme yang tinggi serta korupsi yang tumbuh subur. Itulah mengapa pemerintah memberikan dana BLT sebagai “perangsang” perekonomian masyarakat. Namun, imbas dari kebijakan ini justru menciptakan budaya malas bagi masyarakat itu sendiri. Rakyat, pada akhirnya menjadikan BLT sebagai harapan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akibatnya, bukan sebuah peningkatan ekonomi yang terjadi, namun justru etos kerja masyarakat yang semakin menurun.

Kebijakan ini ternyata semakin mempersubur budaya korupsi di daerah. Hal ini tercermin dalam pengalokasian dana BLT yang diberikan kepada masyarakat. Ada sebuah stigma, bahwa proses kolusi terjadi dalam pengaplikasian kebijakan ini. Misalnya, penduduk yang mendapatkan bantuan ini memiliki hubungan kekerabatan dengan aparatur yang berwenang, walaupun penduduk tersebut tidak tergolong miskin.

Ini diperkuat dengan tidak adanya standarisasi yang diberikan pemerintah terkait kriteria apa saja yang ditetapkan sebagai penduduk miskin. Walaupun pemerintah telah menetapkan penduduk miskin ialah mereka yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS)  mendefinisikan garis kemiskinan dari “besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan komsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan.”

Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui BLT, secara umum masih terdapat banyak kelemahan. Pertama, kebijakan BLT dilaksanakan secara seragam (general) tanpa melihat konteks sosial, ekonomi, dan budaya disetiap wilayah (komunitas). Kedua, definisi dan pengukuran kemiskinan lebih banyak di pengaruhi pihak luar (externally imposed) dan memakai parameter yang terlalu ekonomis. Ketiga, penanganan program pembrantasan kemiskinan mengalami birokratisasi yang dalam, sehingga banyak yang gagal akibat belitan prosedur yang terlampau panjang. Keempat, kebijakan penanganan kemiskinan sering ditumpangi oleh kepentingan politik yang sangat kental sehingga tidak mempunyai makna dalam penguatan perekonomian masyarakat miskin.

Kebijakan BLT nyatanya belum cocok mengatasi permasalahan ini, sehingga pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk Menjaga atau Memperbaiki Kualitas Perekonomian Indonesia. Pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Contoh dengan adanya program BLT.

Dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia. Yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat. Akan tetapi, rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. Akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri.

Mari kita mengingat sedikit kejadian pada akhir tahun 1997 saat terjadi krisis moneter di Indonesia. pada saat itu nasabah berduyun-duyun mengambil uang di bank (fenomena bank rush) karena takut bank tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengembalikan tabungan mereka. untuk mengatasi masalah ini bank-bank umum diberi pinjaman dari Bank Indonesia yang disebut Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI).

Pada saat itu memang seluruh tabungan dijamin oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah juga harus cepat dan tegas mengambil tindakan. Jika pemerintah kekurangan dana, pemerintah bisa menambah dana dengan menjual saham yang dimiliki pemerintah. Perlu diingat, ada beberapa perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah.

Kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan dengan sasaran mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. selain dengan langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatur jumlah uang yang beredar juga bisa menggunakan BI Rate.

BI rate adalah instrumen dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan jangka pendek, misalnya Surat Berharga Indonesia. Biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring dengan naik atau turunnya BI Rate. Maka dari itu, saat BI Rate diturunkan, suku bunga kredit juga turun, sehingga biaya investasi ikut turun.

Kebijakan ketiga adalah kebijakan sektoral. Kebijakan ini menitikberatkan pada satu dari sembilan sektor perekonomian di Indonesia. misalnya, di sektor pertanian pemerintah memberikan subsidi pupuk. Subsidi ini diberikan agar harga pupuk murah. Dengan demikian pupuk akan terdorong untuk dipakai. Contoh lainnya adalah kebijakan di sektor industri.

Di sektor ini pemerintah membuat kebijakan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang khusus digunakan untuk pendirian industri. Misalnya, kawasan industri Cilacap. Kawasan ini mempunyai hak khusus, misalnya di Batam impor bahan mentah tidak terkena pajak, sehingga hal ini akan mendorong produksi. 

Sumber :

file:///D:/KebijakanPemerintahdalamPerekonomianIndonesia.htm
file:///D:/kebijakan-pemerintah.html

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA (Struktur Produksi Distribusi Pendapatan & Kemiskinan)

TUGAS

PEREKONOMIAN INDONESIA

(Softskill)

NAMA        :       INTAN RISMAR MASYITOH

KELAS       :       1EB21

NPM          :       23212754

FAKULTAS EKONOMI / AKUNTANSI

2013

BAB 5

STRUKTUR PRODUKSI DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

A.   Struktur Produksi

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

• Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri
• Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan
• Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

B.   Pendapatan Nasional

Salah satu indikator terpenting dalam perekonomian suatu negara yaituPendapatan Nasional. Pendapatan Nasional yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama satu tahun.

»   Konsep Perhitungan Pendapatan Nasional

1)     Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Produk (PDB/GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) yaitu jumlah suatu produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karena jumlah yang didapatkan dari GDP bersifat bruto/kotor.

2)     Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB yaitu meliputi nilai-nilai produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk selama satu tahun, termasuk hasil-hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. PNB = PDB + Pendapatan faktor produksi luar negeri – Pembayaran Faktor produksi luar negeri.

3)     Produk Nasional Neto (NNP)

Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi yang umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. NNP = GNP – Depresiasi

4)     Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakt sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak langsung(subsidi ). NNI = NNP – Pajak Langsung

5)     Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income) yaitu pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahn ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi Pembayaran asuransi ditambah dengan pendapatan bunga personal dari pemerintah dan konsumen ditambah dari penerimaan bukan balas jasa. PI = NNI – Laba ditahan – Pembayaran asuransi + Pendapatan bunga personal + Penerimaan Bukan balas jasa.

6)     Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Disposable Income adalah pendapatan yang siap untuk membeli barang dan jasa. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak pendapatan personal (Pajak Langsung). Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. DI = PI – Pajak pendapatan prsonal.

»   Pendapatan Nasional Perkapita

Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Biasanya digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasioanal (GNP atau GDP) dengan jumlah penduduk di suatu negara (Indonesia).

C.   Distribusi Pendapatan Nasional & Kemiskinan

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada dibawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti, makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian. Adapun secara umum penyebab kemiskinan diantaranya :

1.     Kemalasan.

2.     Kebodohan dan pemborosan.

3.     Bencana alam.

4.     Kejahatan, misalnya dirampok

5.    Genetik dan dikehendaki Tuhan, baik genetika orang tua, tempat lahir, 

       kondisi orang tua yang miskin

Sumber :

1. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/struktur-produksi-2/
2. http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab4-struktur_produksi_distribusi_pendapatan_dan_kemiskinan.pdf
3. http://ikesetiani.wordpress.com/2012/03/26/struktur-produksi-distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan/

Tulisan Softskill

TULISAN Ke-1 untuk Bulan April

NAMA     :     Intan Rismar Masyitoh

KELAS     :     1EB21

NPM        :     23212754

      UNIVERSITAS GUNADARMA      

FAKULTAS EKONOMI / AKUNTANSI

TEMA    :  Korupsi

JUDUL :   korupsi  Erat  Hubungan nya  Dengan  Uang

  

1. PENDAHULUAN

Memang tidak akan ada habisnya jika membahas tentang korupsi atau lemahnya keadilan di negeri ini. Masalah ini merupakan tanggung jawab yang harus kita selesaikan sebagai penerus bangsa yang seharusnya kita mengetahui, mengerti dan memahami persoalan yang terjadi di Indonesia. Supaya jika ada masalah yang terjadi harus cepat segera diselesaikan, tidak di undur-undur karena nantinya tidak akan jelas jika masalah tersebut tidak diatasi/diselesaikan dengan benar dan bijak. Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran pasal pencucian uang.

Korupsi  telah  menjadi kasus yang sering dibicarakan didalam kehidupan sehari - hari entah itu dalam skala kecil maupun dalam skala yang sangat besar. Banyak yang mulai melirik perbuatan laknat itu, banyak faktor yang melatar belakanginya, salah satunya adalah adanya kepentingan individu atau kelompok. Seharusnya hukum, peraturan, dan sanksi dapat berjalan sesuai keadilan, jangan pandang bulu seperti sekarang, karena tidak mungkin masalah korupsi menjadi masalah yang mendarah daging, dan juga tidak mungkin bangsa ini akan berkembang jika sumber daya manusianya saja tidak memiliki etika, moral dan tanggung jawab.

 

2. ISI

Kondisi penegakan hukum Indonesia saat ini menghadapi pesimisme masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal ini semakin mendorong sikap apatis terhadap penegakan hukum. Kalau sudah begitu para pelaku hukum semakin senang dan bahagia. Lihat saja para pengacara-pengacara ternama di Indonesia hidup bergelimang harta.

Kasus Citibank misalnya, karena adanya kesempatan, pegawai bank tersebut pun melakukan tindakan kejahatan terhadap nasabahnya dengan membobol dana mereka. Kasus seperti ini baru diketahui setelah nasabah yang lebih dulu melaporkan. Sangat jelas bahwa pihak pengawas yang berkepentingan tidak bekerja secara maksimal. Secara kolektif profesi akuntan sebagai auditor banyak diperlukan, ibarat perumahan jika tak ada security yang menjaganya, kemungkinan maling dan perampok akan berkuasa. Kebutuhan akan independensi seorang akuntan pun jelas diinginkan berbagai pihak.

Perusahaan besar yang memiliki andil terhadap perekonomian nasional, pasti memiliki kewajiban pajak yang besar. Pemungut pajak (pemerintah) tak ingin dipecundangi oleh mereka, karena akan merugikan perekonomian nasional, dan tak lain caranya dengan memakai jasa akuntan yang kredibel dan dapat dipercaya selain menggunakan akuntan pajak pemerintah. Bahkan banyak kasus-kasus kejahatan korupsi ditemukan oleh lembaga-lembaga pemeriksa keuangan. Atau jika ada permasalahan hukum, akuntan dilibatkan. Solusi jitu memperkerjakan akuntan pada beragam bidang merupakan kemajuan akuntansi dalam era modern.

 

Faktor Pendorong

Para ahli beranggapan bahwa tipe kejahatan ini merupakan ekses dari pekembangan ekonomi dan adanya sikap masyarakat yang mementingkan aspek material-finansial sebagai ukuran kehormatan. Kebutuhan pribadi juga tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial yang mengkonstruksi terbentuknya hasrat memenuhi kebutuhan pribadi tadi, misalnya sikap hedonisme, konsumerisme dan materialisme.

Sekilas nampak tidak ada perbedaan antara white collar dan blue collar criminal. Keduanya terdorongan karena alasan kebutuhan pribadi. Bedanya, pada kelompok pelaku white collar crime tindakan kejahatan tersebut akan dapat dengan mudah terpenuhi. Nafsu konsumerisme tadi justru muncul karena pelaku memegang peran dan posisi jabatan yang penting. Selain itu, posisi mereka yang strategis seperti dalam kasus Melinda Dee sebagai manager di sebuah bank bertaraf internasional memberikan peluang tindakan tersebut.

White collar crime terjadi karena situasi dan kondisi sosial memberi ruang bagi tindak kejahatan seperti itu. Pelakunya datang dari kelas sosial kelas atas seperti pejabat, manajer dan lain-lain. Kejahatan kerah putih yang sistemik di masyarakat kita terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Hukum di negara kita bisa dengan mudah diperjualbelikan dengan harga negosiasi. Kejahatan kerah putih seakan berjalan sendiri dan menetapkan kebijakan sejauh dapat memberikan peluang kepadanya untuk terus melestarikan kepentingannya.

Dalam kasus perbankan Indonesia, penggelapan uang di bank terjadi karena lemahnya pengawasan BI terhadap bank-bank di Indonesia. Semakin hari kehidupan masyarakat semakin terintegrasi dalam sistem komputer, baik dalam wilayah pendidikan, industry dan perdagangan. Taransaksi ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan kartu kredit. Sayanagnya, tingginya penggunaan kartu kredit (credit card) dalam pelayanan masyarakat ini, tidak diikuti dengan pemahaman tentang cara kerja, resiko dan manfaat dari benda ini.

Akibatnya banyak terjadi penipuan dan kejahatan dengan memanfaatkan kebodohan pengguna credit card ini. Pelaku kriminal dalam dalam masyarakat modern seperti ini, dapat merampok uang rakyat tanpa senjata. Mereka dapat menjalankan aksinya hanya dengan menggunakan kode-kode di komputer dan deretan nomor-nomor kartu kredit atau no rekening bank. Nampaknya, penanganan terhadap pelaku kriminal ini tidak hanya cukup dengan menjeratnya melalui hukum konvensional. Pemerintah dan dunia perbankan harus dapat meng-update kecakapan teknologi. Jika tidak, para pelaku kejahatan kerah putih dapat melenggang begitu saja, tanpa rasa bersalah dan bebas dari jeratan hukum.

rity yang menjaganya, kemungkinan m

SUMBER LAIN :

http://dosenpintar.blogspot.com/2011/07/hakikat-akuntansi-dan-prospek-kerjanya.html

http://www.unisba.ac.id/index.php/berita-terkini/item/166-rakyat-harus-kritis-menyikapi-kejahatan-korupsi.html

http://obrolanpolitik.blogspot.com/2013/04/lemahnya-penegakan-hukum-di-indonesia.html

TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA (Peta Perekonomian Indonesia)

PEREKONOMIAN INDONESIA

(Softskill)

NAMA       :         INTAN RISMAR MASYITOH

KELAS      :         1EB21

NPM          :         23212754

FAKULTAS EKONOMI/AKUNTANSI

BAB 4

PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

Seni budaya, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beraneka ragam membuat Indonesia memiliki banyak mata pencaharian. Selain ketiga hal tersebut, letak geografis juga menjadi salah satu faktor banyaknya mata pencaharian di Indonesia. Dari banyaknya mata pencaharian, sektor pertanian lah yang menjadi mata pencaharian terbesar bagi sebagian besar  masyarkat Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan hasil pangan terbesar di dunia, selain itu Indonesia juga dikenal sebagai negara Agraris.

Namun, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian yaitu komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan-dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain (industri misalnya), sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang memang bermata pencaharian di sektor pertanian (desa) semakin tertinggal dari rekannya yang bekerja dan memiliki akses di sektor industri (kota).  Jika ini tidak segera ditindak lanjuti, maka akan menjadi benarlah teori ketergantungan, bahwa spread effect (kekuatan menyebar) akan selalu lebih kecil dari back-wash effect (mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya).

Untuk mengatasi masalah ini, ada beberpa langkah yang dapat kita lakukan diantaranya :

• Memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasaranya bidang pertanian
• Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja tetapi juga merambah ke pasar Internasional.
• Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis
• Menunjang kegiatan transmigrasi

Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah yang berada di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak dan banyaknya pulau di Indonesia akan menjadi kekuatan dan kesempatan. Kekuatan dan kesempatan itu bisa diperoleh jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya dapat diolah dengan baik dan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak.

Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangkan sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui sektor industri pariwisata.

Selain kekuatan dan kesempatan Indonesia juga dapat memperoleh kelemahan dan ancaman di bidang ekonomi yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih banyaknya sebagian masyarakat Indonesia yang hanya menikmati sedikit kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Selain itu masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa.

Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dan pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi masalah ini.

Indonesia mempunyai iklim tropic basah yang dipengaruhi oleh angin monsoon barat dan monsun timur. Iklim yang dimiliki ini menyebabkan Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita berani ditetapkan sebesar 7,5 % ( masa Repelita II ). Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara. Selain minyak bumi Indonesia juga memiliki hasil tambang lain seperti biji besi, timah, tembaga, batu bara, gas bumi dan lain-lain.

Wilayah Indonesia yang menempati posisi sangat strategis yaitu terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya. Sejak sebelum kemerdekaan-pun Indonesia telah menjadi tempat singgah dan transaksi antar kedua benua dan benua-benua lainnya. Dengan letak yang sangat strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia. Hal yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara, serta infrastruktur lainnya.

Perekonomian Indonesia (Perkembangan Strategi & Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia)

PEREKONOMIAN INDONESIA

(Softskill)

NAMA       :         INTAN RISMAR MASYITOH

KELAS      :         1EB21

NPM          :         23212754

FAKULTAS EKONOMI/AKUNTANSI

BAB 3

PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN  

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

1.     Macam – macam Strategi Pembangunan Ekonomi

Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam memplajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor/variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Suroso,1993). Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat di sampaikan ;

A. Strategi Pertumbuhan

Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-dowm-effect)- pendistribusian kembali. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan terciptanya pertumbuhan ekonomi.

B. Strategi pembangunan Dengan Pemerataan

Keadaan sosial antara si kaya dan si miskin mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif. Alternatif baru yang muncul adalah strategi pembangunan pemerataan. Strategi ini dikemukakan oleh Ilma Aldeman dan Morris. Inti dari pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang seperti pengangguran, kemiskinan dan kepincangan sosial.

C. Strategi Ketergantungan

Teori ketergantungan muncul dari pertemuan ahli-ahli ekonomi Amerika Latin pada tahun 1965 di Mexico City. Menjelaskan dasar-dasar kemiskinan yang diderita oleh negara-negara berkembang. Pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Konsep ini timbul dikarenakan tidak sempurnanya strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan dengan pemerataan.

• Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Oleh karena itu jika suatu negara ingin bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranyanadalah; meningkatnya produksi nasional, yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional, dan sejenisnya.
• Teori ketergantungan kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “… teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Sebab selalu akan gempang sekali bagi kita untuk menumpahkan semua kesalahan pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja…” (Kothari dalam Ismid Hadad, 1980)

D. Strategi yang Berwawasan Ruang

Pada argumentasi Myrdall dan Hirschman terdapat dua istilah yaitu “back-wash effects” dan “spread effects” . “Back-wash Effects” adalah kurang maju dan kurang mampunya daerah-daerah miskin untuk membangun dengan cepat disebutkan pula oleh terdapatnya beberapa keadaan yang disebut Myrdall.

“spread effects”  yang terjadi adalah jauh lebih lemah dari back-wash effects sehingga secara keseluruhan pembangunan daerah yang lebih kaya akan memperlambat jalnnya pembangunan di daerah miskin. Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

E. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Indonesia Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengganguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan sebagainya.

2.     Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan  Ekonomi

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang hendak dicapai. Apabila yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumilasi kapital rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, struktur ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.

Melalui peningkatan laju pertumbuhan itu orang percaya bahwa prinsip trickle down effect akan bekerja dengan baik sehingga tujuan pembangunan secara keseluruhan dapat dicapai. Namun seperti yang telah diuraikan ternyata strategi pembangunan itu tidak dapat berperan baik, khususnya dalam mencapai tingkat pemerataan pembangunan, mengatasi pengganguran dan kemiskinan.

Sehingga faktor yang mempengaruhi dipilihnya strategi penciptaan lapangan pekerjaan adalah tidak bekerjanya trickle down effect, pemerataan pembangunan yang pincang, pengganguran yang cukup besar khususnya di sektor tradisional yang dipihak lain masih didukung laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.

Faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan-kemiskinan pada dasarnya dilandasi keinginan, berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin diatasi. Sementara itu strategi-strategi pembangunan yang lain ternyata sangat sulit mempengaruhi atau memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin.

Strategi pembangunan yang seperti telah diuraikan, ternyata malah menimbulkan ketidak merataan hasil pembangunan. Kemerataan itu tidak hanya antar golongan masyarakat, tetapi juga antar daerah. Sehingga ada daerah maju dan daerah terbelakang. Ketimpangan antar daerah ini pada dasarnya disebabkan oleh kebijaksanaan penanaman modal yang cendrung hanya diarahkan kelokasi tertentu.

Biasanya modal yang ditanamkan tersebut bersifat padat modal dan outputnya berorientasi ke pasar Internasional dan atau kelompok menengah ke atas di dalam negeri. Dalam kebijaksanaan ini ternyata bekerjanya prinsip spread effect (membandingkan dengan prisip trickle down effect) lebih lemah dibandingkan dengan bekerjanya back-wash effect (Proses mengalirnya dana sumber daya dari daerah terbelakang (desa) ke daerah maju (kota), sehingga strategi penanaman modal itu mengakibatkan makin miskinnya daerah terbelakang, khususnya kemiskinan sumber dayanya.

Selain karena kebijaksanaan penanaman modal, ketimpangan antar daerah juga disebabkan karena potensi daerah yang berbeda-beda. Di daerah Kalimantan misalnya, potensi hutannya besar sekali dan itu tidak dimiliki Pulau Jawa. Riau memiliki sumber minyak bumi dan tidak dimiliki NTT.

Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan antar daerah adalah potensi anyar daerah yang berbeda, kebijaksanaan penanaman modal yang berat sebelah (biasanya penanaman modal hanya di sektor yang sangat menguntungkan, yaitu di daerah perkotaan), dan karena adanya ketimpangan antar daerah.

SUMBER :

• http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf
• Suroso,P.C.1997. Perekonomian Indonesia.Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka

Softskill ( Tulisan ke-3 )

TULISAN KE-3

Softskill

NAMA     :     Intan Rismar Masyitoh

KELAS      :     1EB21

NPM        :     23212754

      UNIVERSITAS GUNADARMA      

FAKULTAS EKONOMI/AKUNTANSI

TEMA       :     Kehidupan Sosial & Moral di Indonesia

JUDUL      :     Suara Hati Seorang Rakyat

·        Mengapa di Indonesia yang menyandang miskin, paling rendah di utamakan ??

·        Mengapa rakyat miskin di Indonesia, semakin lama kelamaan bertambah banyak ??

·        Mengapa kebanyakan orang memandang orang kaya yang paling di hormati atau selalu di dahulukan ??

·        Akankah rakyat yang kurang mampu tidak mempunyai kesempatan untuk merasakan apa yang sering mereka rasakan di luar sana ??

Hmp, marilah kita renungkan ....

Bagi rakyat yang kurang mampu, bismillah kita pasti akan bisa melawan kejamnya dunia ini. Jangan takut akan kekurangan. Selalu terus berdoa kepada allah swt, dia lah maha segalanya dan jangan putus asa untuk bekerja keras. Karena semua manusia derajatnya sama di mata allah.

Keadilan pun di negeri ini sangat sulit di tegakkan, setelah di resapi hukum di Indonesia  cukup lemah. Itulah sekilas pertanyaan seorang rakyat.

·        Mengapa hukum di negeri ini mudah sekali di bayar atau bahasa kasarnya di suap oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ??

Dari itu sudah tidak asing lagi yang sering orang katakan segala sesuatu apa-apa ”UUD (ujung-ujungnya duit)”. Contoh :

1.      Masuk sekolah kalau pada dasarnya memang nilai nya tidak memenuhi syarat, mereka menyogok dengan uang entah seberapa pun nominalnya yang penting mereka bisa masuk di sekolahan favorite.

2.    Membuat SIM dengan jalur cepat terutama yang di utamakan orang dalem maupun orang yang memiliki uang lebih. Mereka memudahkan dengan berbagai cara, tetapi bagaimana nasib orang yang kurang mampu untuk membuat SIM yang kadang justru di persulit / di perlamakan prosesnya padahal itu semua sama-sama penting bagi mereka yang mempunyai kendaraan.

3.     Orang yang berhadapan dengan hukum, misalnya seorang pencuri mencuri sepasang sepatu atau sebuah sepedah motor, yang padahal terkadang mereka terpaksa melakukan hal buruk tersebut dikarenakan terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Tertangkaplah pencuri tersebut, lalu orang kaya tersebut melaporkan ke polisi dan harus di hukum. Akhirnya pencuri tersebut di hukum 5 tahun penjara. Sedangkan bilamana seorang koruptor yang menggunakan kas negara lalu menghabiskannya tanpa di pertanggung jawabkan, mereka hanya di penjara 2 tahun penjara.

Dimana keadilan inii, dimana penegak hukum yang adil, dimana hati nurani seseorang, sampai kapan mereka puas akan nikmat yang sesaat ini, sampai kapan mereka menganggap rakyat yang tak mampu ini menjadi lemah kedudukannya  ??

Ya allah,

Sungguh ironisnya penegakkan hukum di negeri ini ....

Sungguh melemahnya keadilan ini ....

Dimana orang kebanyakan hanya meraih kekuasaan maupun jabatan ?

Dengarkanlah suara hati seorang rakyat seperti kamii ....

Kami yang miskin,

Kami yang lemah akan hak,

Kami yang sangat merindukan kedamaian,

Kami yang mengharapkan perubahan.

Tolonglah rakyat seperti kami

Perhatikanlah rakyat yang seperti ini

Janganlah kau hanya mengucap janji-janji semata

Tetapi tidak ada bukti yang nyata   

Kami pun ingin seperti mereka,

Kami pun ingin hidup sejahtera,

Kami sudah berusaha sekuat tenaga,

Kami yang selalu berdoa.

Mudahkanlah jalan kami menuju ridho mu

Mudahkanlah kami berjuang dalam kehidupan yang kejam ini

Ampunilah kami sering melupakanmu

Ampunilah semua dosa-dosa kami dan pemimpin kami

Wahai kau pencipta alam semesta jagat raya ini

Dengarlah suara hati kami

Kami yang bukan siapa-siapa

Sungguh, sangat lemahnya manusia